PNS harus Netral dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres

26 April 2018

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018, pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tahun 2019, semakin dekat. Kepala BKPSDM, Multi Juto Bhatarendro, menegaskan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” jelas Multi.

Kepala BKPSDM Kota Pontianak mengingatkan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) “ PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, ‘tegas Multi.

Diantara hal hal yang dilarang menurut Multi “PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik,  PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, PNS dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial selain itu PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan dan yang semisalnya”.

Kepala BKPSDM Multi Juto Bhatarendro juga menyampaikan ada beragam sanksi yang mengancam PNS jika tidak menjaga netralitas atau melanggar kode etik dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Pileg maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” jelas Multi tegas. (FdL)