PELATIHAN PENILAIAN ANGKA KREDIT POLISI PAMONG PRAJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

10 September 2018

Ditemui di Aula Rohana Muthalib Bappeda Kota Pontianak, Kamis (6/9/2018), Ummi Nasiroh Selaku Kasubbid Jabatan Fungsinal BKPSDM Kota Pontianak menjelaskan bahwa Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja merupakan jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional Pol PP termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif.

Polisi Pamong Praja, adalah bagian dari aparat pemerintah Kota Pontianak yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Untuk itu jelas Ummi, Anggota Satpol PP perlu mengetahui ketentuan pelaksanaan dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pol PP; perlu mengetahui standar kompetensi Jabatan Fungsional Pol PP; bagaimana menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Pol PP, bagaimana ketentuan pelaksanaan, dan ketentuan teknis Jabatan Fungsional Pol PP, perlu memahami bagimana pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Pol PP;

Lebih lanjut Ummi Nasiroh menjelaskan bahwa kedepannya harus terbentuk Tim Penilai Angka Kredit Pol PP, Tim Penilai ini Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang bertugas memberikan pertimbangan dan menilai prestasi kerja Pol PP.

Sehingga setiap kegiatan atau pelaksanaan tugas dari kawan kawan di Satpol PP dapat menjadi satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pol PP dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

Dan ini semua ini nantinya akan bermuara kepada terciptanya suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Karna Aparatur aparat pemerintah Kota Pontianak yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat kebutuhannya dapat difasilitasi dan terpenuhi, jelasnya. (FdL)