BKPSDM KOta Pontianak sosialisasi mengenai Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2017

18 Juli 2018

Ditemui di Kecamatan Pontianak Tenggara sesaat setelah menyampaikan materi sosialisasi mengenai Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2017 tentang Tugas Belajar, Izin Belajar, Beasiswa, Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Rita Hastarita selaku Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur BKPSDM Kota Pontianak, Selasa (18/07/2018), menjelaskan bahwa Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2017 merupakan pedoman dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua PNS di Lingkungan Kota Pontianak untuk mengikuti program pendidikan lanjutan guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme PNS.”

Lebih lanjut Rita menjelaskan beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan diterbitkannya Peraturan Walikota mengenai Tugas Belajar, Izin Belajar, Beasiswa, Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak diantaranya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia aparatur yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, selain itu  tentunya untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, mempertinggi mutu kecakapan serta sikap profesionalisme PNS dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir PNS, “ujaranya

Kegiatan yang dihadiri Sekretaris Kecamatan Pontianak Tenggara, Lurah se-Kecamatan Pontianak Tenggara, pejabat Pengawas serta beberapa pelaksana berlangsung menarik. Pertanyaan yang masuk kebanyakan seputar permasalahan izin belajar. Beberapa Lurah menyampaikan kondisi aparatur di bawah ruang lingkupnya yang sedang meningkatkan pendidikan formalnya dengan izin belajar. Hal tersebut langsung mendapat tanggapan dari Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur BKPSDM Kota Pontianak Rita Hastarita

Menurut Rita PNS yang mendapatkan izin belajar dalam meningkatkan pendidikannya tidak boleh meninggalkan tugas jabatannya dan tentunya pendidikan yang akan ditempuh linier dengan ijazah terakhir. Selain itu biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
dan PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam
pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi,” jelasnya.

Ditambahkan oleh Retno selaku Kasubbid Pendidikan dan Pelatihan, “dalam pemberian izin belajar, biaya yang berkaitan dengan dana pendidikan menjadi tanggung jawab peserta didik dan Pemerintah Kota Pontianak akan menunjang dukungan dana berupa bantuan kepada penerima izin belajar yang disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak,”ujarnya. (FdL)