BKPSDM Kota Pontianak lakukan Evaluasi Dan Pemutakhiran Data Aplikasi Pelayanan ASN Serta Pemahaman Perka 24 Tahun 2017

25 Maret 2018

Dalam rangka memberikan pemahaman yang sama tentang tata cara pemberian cuti PNS seluruh pengelola kepegawaian di instansi pemerintah Kota Pontianak, Sub Bidang Kepangkatan dan Pengadaan Aparatur BKPSDM Kota Pontianak pada hari Jum’at (23/3/2018) memberikan pemahaman mengenai aturan kepegawaian tentang Cuti PNS sekaligus evaluasi dan pemutakhiran data aplikasi layanan kepegawaian pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bertempat di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kota Pontianak.

Menurut Fadli selaku Kasubbid Kepangkatan dan Pengadaan Aparatur, “Latar Belakang penyelenggaraan kegiatan tersebut dikarnakan terbitnya Peraturan Kepala BKN (Perka BKN) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2017 selain itu juga mengevaluasi layanan kepegawaian yang telah kami berikan baik berupa kenaikan pangkat dengan aplikasi SAPK maupun layanan Kenaikan Gaji Berkala dengan aplikasi pesat,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Fadli bahwa  Perka BKN ini sebagai amanat Pasal 341 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Narasumber pada kegiatan ini yakni Bapak Mohammad Bari selaku Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Aparatur BKPSDM Kota Pontianak dan Bapak Ahmad Fadli selaku Kasubbid Kepangkatan dan Pengadaan Aparatur BKPSDM Kota Pontianak. 

Masih menurut Fadli, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancar, para peserta antusias mengikuti dan banyak mengajukan pertanyaan kepada para narasumber. Pertanyaan yang masuk kebanyakan seputar permasalahan  cuti. Hal ini disebabkan, pertama, Cuti pada hakikatnya merupakan hak PNS tetapi dalam pelaksanaan hak tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kinerja organisasi instansi pemerintah. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK, untuk lingkup kabupaten yaitu Bupati) berwenang memberikan cuti kepada PNS. Kewenangan ini dapat didelegasikan kepada pejabat lainnya sesuai peraturan. Kedua, masalah cuti merupakan salah satu kegiatan teknis pengelolaan manajemen PNS sehingga tingkat penafsiran diantara PNS dan/atau pengelola kepegawaian relatif tinggi. Ketiga, pemahaman cuti dengan izin tidak masuk kerja dikaitkan dengan tambahan tunjangan penghasilan.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan para pengelola kepegawaian sudah memahami substansi Perka, tidak multitafsir mengartikan aturan pemberian cuti sehingga tercipta keseragaman penerapan ketentuan pemberian cuti di masing-masing instansi serta layanan administrasi kepegawaian yang kami lakukan dapat lebih baik, ujarnya optimis. (FdL)